Alumni Unand Bakal Gelar Diskusi BBM

Berikut TOR Tema diskusinya : “Kebijakan Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)” Dampak dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya adalah meningkatnya konsumsi BBM oleh masyarakat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM, maka peningkatan konsumsi BBM maupun energi (listrik) yang juga menggunakan BBM, akan meningkatkan subsidi yang harus dialokasikan pemerintah dari dana APBN. Masalahnya pada paruh akhir tahun 2014, terjadi kenaikan harga minyak dunia yang juga berdampak kepada semakin besarnya subsidi BBM pada tahun tersebut. Ilustrasi berikut ini memperlihatkan kecenderungan subsidi BBM oleh pemerintah. Sementara berbagai sumber memperkirakan subsidi BBM mencapai Rp 246,5 Triliun dengan volume 46 Juta Kiloliter pada tahun 2014. Lebih lanjut, program pengendalian subsidi menurut APBN-Perubahan 2014 adalah sebesar Rp 403 Triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 350,3 Triliun (terdiri dari subsidi BBM Rp 246,5 Triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 Triliun). Sementara itu subsidi non-energi pada APBNP tersebut diperkirakan berjumlah hanya sebesar Rp 52,7 Triliun. Terlepas dari besarnya nilai subsidi BBM tersebut, rencana pengurangan subsidi BBM (melalui kenaikan harga BBM) untuk penyehatan fiskal yang timpang dan terus membengkak mencapai Rp 246,5 Triliun pada APBN Perubahan 2014 tersebut. Nilai subsidi tersebut lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif (Rp 161 Triliun) pada APBNP 2014 dan lebih kecil dari APBNP 2013 (sebesar Rp 192,6 Triliun). Kondisi ini terjadi dengan asumsi terjadinya kenaikan harga minyak dunia sesuai dengan prediksi yang dilakukan pada pertengahan tahun 2014, pada saat APBN Perubahan disusun. Berhubungan dengan subsidi BBM yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia di masa lalu, IMF telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah (lihat ilustrasi pada halaman berikut). Secara umum program subsidi BBM yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir dinilai gagal, walaupun bersifat parsial untuk kebijakan tahun 2005 dan 2008. Jumlah subsidi BBM yang semakin meningkat berpotensi untuk menjadi variabel utama dalam mengganggu pembangunan Negara. Hal ini diakibatkan semakin besarnya beban subsidi BBM yang harus ditanggung APBN terus mengalami peningkatan. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan “menjadi sempit” sehingga penyediaan infrastruktur menjadi lambat. Faktor keterbatasan infrastruktur turut menjadi andil pemicu rendahnya investasi pihak swasta nasional maupun asing, disamping faktor periizinan yang berbelit serta hal lainnya yang relevan. Lebih jauh, pembangunan dan pemberdayaan kawasan terpencil dan perbatasan dengan Negara tetangga ikut menjadi terhambat. Kebijakan alokasi subsidi BBM dari APBN bernilai sangat besar dan “tidak tepat sasaran”, karena subsidi dilakukan terhadap “barang” (komoditas) BUKAN subsidi kepada “orang”. Sementara prioritas untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia merupakan hal paling utama, terutama dalam menghadapi normalisasi kebijakan ekonomi AS tahun 2015 dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Hal ini diperburuk oleh jatuhnya berbagai harga komoditas andalan ekspor Indonesia di pasaran dunia yang perlu diantisipasi. Hal demikian menjadi krusial sesuai dengan formula bahwa ketahanan ekonomi ekonomi nasional merupakan agregat dari ketahanan fiskal yang kuat serta sektor keuangan yang handal. Pengurangan subsidi BBM juga perlu dilakukan dalam upaya menjaga agar defisit neraca berjalan tidak melebar, sehingga Negara tidak bisa hanya dengan mengandalkan ekspor dalam waktu singkat. Berdasarkan uraian di atas diperlukan diskusi yang ditujukan untuk membahas berbagai hal terkait pengurangan subsidi BBM dengan thema “Kebijakan Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)” yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Diskusi ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai unsur terkait; (a) pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, (b) pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, dan (c) perusahaan Negara (Pertamina) sebagai pelaksana kegiatan. Tujuan Kegiatan Fenomena terkait subsidi BBM harus dicermati secara menyeluruh (holistic) oleh berbagai pihak terkait; pembuat kebijakan, dan pelaksana kebijakan baik oleh pemerintah derah maupun Pertamina. Dengan demikian melalui diskusi ini diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang konkrit serta bersifat aplikatif untuk dapat disosialisasikan dengan baik. Pembicara 1. Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Topik; Arah Kebijakan Pemerintah terkait Subsidi BBM 2. Walikota Surabaya Topik; Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penggunaan dana Pengurangan Subsidi BBM 3. Direktur Utama Pertamina Topik; Dampak pengurangan dana Subsidi BBM terhadap Pertamina Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan diskusi dilakukan dalam rangka “Rapat Kerja Nasional IV dan Pertemuan Alumni UNAND se dunia” yang akan dilakukan pada hari Kamis (tanggal 14 Mei 2015) bertempat di Surabaya (Jawa Timur). Penyelenggara Kegiatan “Rapat Kerja Nasional IV dan Pertemuan Alumni UNAND se dunia” merupakan agenda tahunan Ikatan Alumni (IKA) Universitas Andalas melalui panitia yang ditunjuk - 19 March 2015 - 09:32


Kirim Komentar

Berita Terbaru

IKA Unand Sambut Alumni Baru, Surya Tri Hato : Jangan Gamang Rebut Pasar Kerja

“Alumni baru Unand jangan pernah gamang dengan ketersediaan pasar kerja kekinian. Tetapi, ayo siapkan diri dan berusaha, karena tamatan Unand selalu menjadi prioritas pilihan lapangan kerja nasional maupun regional,”ujar Surya. - 26 August 2018 - 22:18

Imelda Sari Terpilih Menjadi Ketua IKA Sejarah Unand, dan Memaknai Peran Sejarah untuk Hari Ini

Sementara syarat yang diatur dalam tata tertib pemilihan minimal harus mengantongi 10 dukungan delegasi. Imelda Sari merupakan angkatan sejarah 1987. Saat ini, dia dikenal luas menjabat Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. - 05 April 2018 - 12:55

Rudi Sakyakirti Resmi menjadi DPD IKA-Unand Periode 2017-2022

Alumni unand Kepri nantinya mempunyai tugas dan membantu pembangunan yang ada di pemerintahan. - 04 December 2017 - 09:32

IKA Unand Ikut Soerabaia Golf Tournament 2017

Risma selaku Wako Surabaya mengatakan bahwa ini tidak hanya seperti acara tournament golf, tetapi juga dijadikan ajang reuni bagi IKA Unand - 16 November 2017 - 15:44

Jadwal Pengukuhan DPD IKA-Unand Kepri 2017-2022

Selain acara pengukuhan IKA- Unand Kepri, juga ada wrokshop IT dan Teknologi. - 16 November 2017 - 14:52

Ika Unand Batam Gelar Acara Seminar Pariwisata Maritim

Dalam kegiatan tersebut, panitia mengundang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Asman Abnur sebagai pembicara kunci. - 27 April 2017 - 01:20

Alumni Fakultas Pertanian Unand Gelar HUT

Warga Kota Padang masih bergantung dengan daerah lain terkait kebutuhan pangan. Kondisi ini disebabkan kondisi lahan produksi yang serba terbatas. Untuk itu, Kota Padang memerlukan terobosan baru dan inovasi pertanian. - 27 April 2017 - 01:18

Label Wisata Halal Turis Timteng Sedikit ke Sumbar

Data tahun 2016 Wisata Mancanegara ke Sumbar 47 ribu, dengan didominiasi wisatawan Malaysia mencapai 47 persen. - 24 January 2018 - 12:09

Pariwisata Sumbar Tanpa Blueprint

Meski Sumbar punya regulasi terkait pariwisata, tapi sulit kalau tidak memikiki bueprint pariwisata. - 13 March 2017 - 07:58

Alumni Unand Gelar Diskusi Parwisata

Selain itu kata Yayuk SDM kepariwisataan masih minim kreasi dan improvisasi, dikaitkan sumbangan untuk PAD, Yayuk pastikan masih jauh dari potensi pariwisata Sumbar sendiri. - 13 March 2017 - 07:56

Agenda Terbaru

kalender 2018 IKA UNAND

DPP IKA UNAND Beberapa Alumni Muda UNAND berinisiatif membuat kalender IKA UNAND dan didukung oleh IKA UNAND - 20 January 2018 - 10:50

Diskusi IKA FH Unand

DPP IKA FH Unand berinisitif mengadakan DISKUSI dengan tema “BASILANG API DALAM TUNGKU DISINAN API MANGKO IDUIK” - 19 December 2017 - 08:37

Pengukuhan Pengurus DPD IKA-Unand Kepri Periode 2017-2022

Acara akan berlangsung pada 02 Desember 2017 mendatang, pukul 08.30-13.00 WIB, di Hotel Goodway - 25 November 2017 - 08:30